Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • Balitkabi
  • Balitkabi
  • Balitkabi
  • Balitkabi
4. Stok Benih
1. Digital Library
7. Semnas2014
2. Procurement

Ads on: Special HTML
KPPN Sosialisasi Permenkeu 113/PMK.05/2012 PDF Cetak E-mail
Jumat, 07 Desember 2012 07:23

Untuk meningkatkan pemahaman Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil,  dan pegawai tidak tetap, Balitkabi mengundang CSO KPPN Malang, Weningtyas Trishandayani, SE dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Utama Balitkabi, Kamis (6/12/2012) pagi.

Dalam peraturan baru tersebut, Ibu Weningtyas menjelaskan bahwa perjalanan dinas dalam negeri, selanjutnya disebut perjalanan dinas, adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Sedangkan perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Perjalanan dinas pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.

CSO KPPN Malang, Weningtyas Trishandayani, SE memaparkan Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 di Aula Utama Balitkabi.CSO KPPN Malang, Weningtyas Trishandayani, SE memaparkan Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 di Aula Utama Balitkabi.

Lebih lanjut Ibu Weningtyas menjelaskan bahwa surat perjalanan dinas, selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas. Adapun perjalanan dinas, meliputi: 1)   Perjalanan dinas jabatan, dan 2) Perjalanan dinas pindah.

Selanjutnya perjalanan dinas jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam surat tugas. Surat tugas dimaksud diterbitkan oleh: 1) Kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan, 2) Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja, 3) Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan, 4) Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pejabat Eselon I/ Pejabat Eselon II. Kewenangan penerbitan surat tugas  dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Peserta sosialisasi.Peserta sosialisasi.

Selain itu dalam peraturan ini mejelaskan bahwa perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: 1) uang harian, 2) biaya transport, 3) biaya penginapan, 4) uang representasi, 5) sewa kendaraan dalam Kota dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah. Sedangkan untuk uang harian meliputi: 1) uang makan, 2) uang transport lokal, dan 3) uang saku.

Peraturan ini juga menyebutkan bahwa biaya perjalanan dinas jabatan, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat,  yaitu: 1) Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Menteri, Wakil Menteri, pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Lainnya yang setara, 2) Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara, 3) Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.

SB/AW



 
Joomla Templates by JoomlaVision.com